Senin Depan Biskita Trans Pakuan di Kota Bogor akan Kembali Beroperasi

KOTA BOGOR, - Kabar baik datang bagi warga Kota Bogor. Biskita Trans Pakuan siap mengaspal kembali di 4 koridor dalam waktu dekat. Sebelumnya, operasional Biskita Trans Pakuan mengalami jeda operasional lantaran adanya penyesuaian mekanisme pengadaan barang/jasa dari pelelangan umum menjadi pengadaan melalui e-catalog.

Kabar baik itu disampaikan oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya usai bertemu dengan Plt Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Budi Setiadi di sela rapat koordinasi di Vimala Hills, Kabupaten Bogor, Jumat (14/1/2022).

Baca juga: Ekspor Batu Bara Dilarang, Ini Yang Bakal Terjadi Bagi 10 Juta Pelanggan PT.PLN

“Sedang dilakukan percepatan, akselerasi penyesuaian proses e-catalog. Saya tadi komunikasi dengan Plt Kepala BPTJ, dan Insya Allah kembali mengaspal paling lambat hari Senin (17/1/2022), ” ungkap Bima Arya.

Dengan kembali mengaspalnya dalam waktu dekat ini, berarti lebih cepat dari estimasi sebelumnya. Jeda operasional ini juga akan dimanfaatkan Pemkot Bogor dan Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor untuk melakukan persiapan, baik armada maupun shelter.

Baca juga: Wujudkan Kedaulatan Pangan Dan Perkuat Ketahanan Air Kementrian PUPR Bangun 61 Bendungan (2014-2024)

“Sekarang kita cek-cek lagi kesiapan armada, 1-2 hari ini. Untuk hari Senin siap kembali melayani warga Bogor, ” kata Bima.

Bima menambahkan, warga bisa menikmati layanan Biskita Trans Pakuan masih secara gratis.. “Masih belum berbayar. Nanti tahapan-tahapan untuk berbayarnya terus kami komunikasikan dengan BPTJ dan dewan, ” pungkasnya.

Baca juga: Atasi Dampak Pandemi, Kemenparekraf Hadirkan Program Bantuan Insentif GERCEP Untuk Para Pelaku Wisata Dan Ekraf

Sebelumnya, BPTJ Kemenhub mengumumkan adanya jeda operasional pada layanan Biskita Trans Pakuan per 1 Januari 2022. Penghentian sementara operasional ini tidak hanya terjadi di Kota Bogor, tapi juga di lebih dari 30 daerah yang mengoperasikan layanan sejenis dari Kemenhub. 

Alasannya, lantaran adanya penyesuaian mekanisme pengadaan barang/jasa dari pelelangan umum menjadi pengadaan melalui e-catalog. Selain itu, BPTJ mengaku sedang mengusulkan kontrak tahun jamak kepada Kementerian Keuangan untuk memberikan iklim investasi yang lebih menarik bagi operator sekaligus memberikan jaminan layanan jangka panjang.(***)

Baca juga: Pemerintah Alokasikan Transfer ke Daerah Rp811,7 Triliun di 2023